Dalam khazanah tasawuf, tradisi kewalian seseorang sangat ketat dengan aturan-aturan gnostik (ma’rifatullah) yang teraksentuasi dalam sikap ubudiyah. Ada dua model kewalian dalam sosiologi Tasawuf, di satu sisi seorang wali  ada yang sangat popular dengan hal-hal luar biasa di luar jangkauan nalar, ada pula yang sangat tersembunyi, bahkan kehebatan karomahnya tidak dikenal oleh public sama sekali.

Namun, Gus Dur memiliki fenomena spiritual yang langka dibanding kiai-kai lain di Jawa, karena harus muncul dalam gebrakan sejarah yang penuh warna. Dari sosoknya sebagai budayawan, seniman, kiai, politisi, pemikir, pembaharu, dan seorang yang mampu mengangkat khazanah tradisional dalam dialog cosmopolitan yang actual. Dan spirit yang membawa sosoknya sedemikian kuat itu, dilandaskan pada spiritualitas yang sangat kaya dengan kebebasan, kemerdekaan, penghargaan kemanusiaan, sekaligus askestisme yang tersembunyi dalam jiwanya: Dunia Sufi.

Sufisme Gus Dur yang selama ini hanya difahami oleh massanya, melalui kebiasaan ziarah ke makam para wali, ungkapan-ungkapan yang controversial,  dan spontanitasnya yang inspiratif, serta garis keturunan seorang Ulama dan wali yang terkenal, Hadhratusy Syeikh Hasyim Asy’ari, pendiri NU. Namun, laku Sufistik Gus Dur justru terletak pada sikap dan konsistensinya terhadap nilai-nilai tasawuf yang sama sekali tidak terpaku pada simbolisme tasawuf sebagaimana gerakan kaum Sufi modern saat ini.

Komunikasi Ilahiyah yang selama ini terjalin adalah “hubungan rahasia” yang sunyi di tengah-tengah hiruk pikuk dunia, dan melakukan gerakan terlibat dengan kehidupan nyata, dengan keberanian mengambil resiko bahaya, demi mempertahankan prinsip utamanya. Namun di sisi lain, ada konser kebahagiaan yang berirama indah dalam musikal dzikrullah, saat Gus Dur sedang sendiri, menyepi (khalwat) dalam jedah kesehariannya. Dua sisi hiburan spiritual yang boleh disebut sangat langka: Ramai dalam sunyi, dan sunyi dalam ramai.

Pengaruh dari nuansa yang diyakini itu, Gus Dur justru mampu melakukan terobosan yang luar biasa, begitu cepat. Dalam 20 tahun gerakan Gusdurian, masyarakat NU yang jumlahnya begitu besar terbuka lebar dalam dialog kemodernan, seperti sebuah gerakan konser musik yang dinamik. Maka liberalitas tradisionalnya muncul dengan kuantum melebihi zamannya. NU menjadi organisasi masyarakat muslim modern yang mengejutkan, yang disebut oleh Nakamura sebagai organisasi Islam paling demokratis di dunia.

Namun seluruh dinamika gerakan Gus Dur tidak lepas dari nilai-nilai tradisional Sufistiknya yang transformative. Semisal Gus Dur yang begitu kental dengan hikmah-hikmah Ibnu Athaillah as-Sakandary yang tertuang dalam kitab Sufi Al-Hikam – bahkan hafal di luar kepala – dalam membangun masyarakat Islam dalam konteks ke-Indonesiaan.

Kitab Al-Hikam sangat dikenal oleh para Ulama Sufi sejak abad tujuh hijriyah, menjadi manual bagi “Sufisme Pesantren” tingkat tinggi, sebagai kajian sufi paska Ihya’ Ulumaddin, Al-Ghazaly, Ar-Risalatul Qusyairiyah karya Abul Qasim Al-Qusyairy,  maupun Al-Luma’, karya Abu Nashr as-Sarraj.

Kekentalan Gus Dur dengan Al-Hikam memberi warna kuat, terutama dua wacana disana yang berbunyi: “Janganlah engkau bergabung atau berguru dengan orang yang kata-kata dan perilaku ruhaninya tidak membangkitkan dirimu dan menunjukkan padamu menuju Allah.” Konon, nama Nahdhatul Ulama mendapatkan inspirasi dari hikmah tersebut, sekaligus menjadi standar apakah Ulama NU kelak konsisten dengan kebangkitan menuju Allah atau menuju dunia?

Kemudian, hikmah lain yang begitu kental, adalah, “Pendamlah dirimu di tanah sunyi, karena biji yang tak pernah terpendam tidak akan tumbuh dengan sempurna.” Sebuah wacana yang sangat kuat tekanannya dalam menggugat kemunafikan beragama, dan segala gerakan industri ekonomi dan politik atas nama agama, yang akhir-akhir ini begitu menguat beriringan dengan gerakan formalisme keagamaan.

Menyembunyikan hubungan antara hamba dan Allah sebagai rahasia kehambaan adalah mutiara Sufi yang agung. Sebaliknya pamer pengalaman beragama, bahkan menjurus pada riya’ adalah bentuk syirik yang tersembunyi. Karena itu, dalam Al-Hikam juga disebutkan, “Nafsu dibalik maksiat itu nyata dan jelas, tetapi nafsu di balik taat itu, sangat tersembunyi, dan terapi atas yang tersembunyi sangatlah sulit.”

Hal yang amat tidak disukai oleh Gus Dur manakala menjadikan agama sebagai industri ekonomi maupun politik. Agama yang sacral, memang harus dijaga oleh politik, tetapi politisasi, apalagi menciptakan agama sebagai dagangan bisnis adalah melukai agama itu sendiri.

Agama menjadi murah, dan agama menjadi duniawi, bahkan agama ditukar dengan kepentingan nafsu yang sangat memuakkan.

Sumber : SufiNews.com

ya tuhan, pelajaran apa ini?kau kurniakan kepada kami ironi-ironiyang mengusik pikiran dan nurani:
kau kurniakan hamba buta yang mengetahui apa sajadan sekian banyak tokoh tak buta yang tak mampu melihat apa-apakau kurniakan hamba yang tertatih-tatih dituntun sambil menuntun siapa sajadan sekian banyak tokoh yang sanggup berlari sendiri tapi tak jelas arah-tujuannya

ya tuhan, pelajaran apa ini?
kau beri bertumpuk sakit yang membuat fakirmu kian perkasayang tak pernah merasa sakit hati diludahi dan dicerca oleh sekian pengaku pembelamu yang jumawa

ya tuhan, pelajaran apa ini?
khalifahmu yang kau pilih telah ditolak mereka dan kini mereka ikut larut atau terpana oleh jutaan hamba yang engkau gerakkan hatinya untuk mengangkatnya setelah mangkatnya

ya tuhan, pelajaran apa ini?

rembang, 9/1/2010

Sumber : Simbah Kakung

Keceplas-ceplosan Gus Dur kita anggap unsur sepele. Kita lekas melupakannya. Padahal, sejatinya, unsur tampak remeh-temeh inilah yang justru paling menentukan vitalnya kedudukan Gus Dur di tengah kemunafikan Nusantara.

Kalau sekadar tokoh yang bertumpu pada kekuatan pikiran, ada banyak tokoh sekelas Gus Dur. Baik itu gagasannya tentang pluralisme, demokrasi, maupun pembaruan pemikiran Islam. Ketokohan dan ”darah biru”-nya juga tidak kalah dibanding Gus Dur. Akan tetapi, arek Jombang ini menjadi kinclong dibanding tokoh-tokoh setarafnya justru karena bawah sadar kolektif kita yang munafik ini sebetulnya merindukan keterusterangan.

Jauh di dasar permukaan tata krama, sopan santun, basa-basi, dan seluruh perangkat kemunafikan lainnya, kita sesungguhnya mendambakan sesuatu yang urakan. Urakan bukan dalam nuansa arogan. Nuansanya egalitarian. Itulah keceplas-ceplosan Gus Dur.

Bima

Dari lubuk dasar yang permukaannya saja tampak hipokrit, kerinduan kita pada keterusterangan itu menjadi jelas kalau kita rujuk suku Jawa sebagai salah satu pengisi budaya nasional yang paling rumit tata kramanya. Tingkatan bahasa orang Jawa paling tidak ada tiga: ngoko (bahasa kasar), kromo madyo (bahasa sedang), dan kromo inggil (bahasa tinggi). Akan tetapi, bawah sadar kolektif nenek moyang orang Jawa yang tecermin dalam wayang justru menjadikan Bima yang cuma bisa ngoko alias blakblakan, sebagai manusia dengan derajat kesempurnaan tertinggi.

Dengan bahan baku Ramayana dan Mahabarata dari India, metabolisme kreatif lokal para leluhur orang Jawa tidak memilih tokoh-tokoh santun seperti Yudistira dan Kresna sebagai puncak idola. Pada lakon Dewa Ruci, lakon carangan atau gubahan lokal yang menjadi master- piece dunia pedalangan Jawa dan tidak terdapat dalam naskah asli India, hanya Bima seorang diri yang diberi hak oleh leluhur Jawa untuk bisa bertemu dan berdialog langsung dengan Tuhan semasa hidupnya.

Kemunculan Gus Dur yang fenomenal bisa dipahami dalam konteks memori bawah sadar kolektif kita, apalagi di tengah kancah kemunafikan tata krama yang makin bikin sumpek seperti sekarang. Mungkin ada beberapa tokoh ceplas-ceplos yang pluralis, demokratis, dan pembaru pemikiran Islam. Akan tetapi, keceplas-ceplosan Gus Dur sangat dekat pada model blaka suta (frankly speaking) yang diimpikan leluhur Jawa melalui karakter khayalan Bima. Bima bicara apa adanya dan ngoko dan tanpa basa-basi, tetapi tak satu pun lawan bicaranya sakit hati atau merasa tidak dihormati. Kuncinya adalah ketulusan, tanpa pretensi ataupun tendensi tertentu yang tersembunyi.

(Maaf) kentut

Satu lagi pertanda bahwa suku yang paling berpilin-pilin tata kramanya di Nusantara ini sesungguhnya bawah sadar kolektifnya menginginkan keterusterangan, termasuk dalam melanggar tabu, adalah direkanya tokoh Semar. Tokoh yang kejenakaan serta posturnya berkesan Gus Dur ini juga tak ada dalam Ramayana dan Mahabarata India.

Para leluhur Jawa, suku yang di permukaan tampak ruwet tata kramanya, memilih kentut Semar sebagai senjata paling ampuh di dunia, bukan senjata pamungkas pasopati milik Arjuna ataupun cakra milik Kresna.

Dalam konteks budaya, sebagai simbol, kentut adalah seluruh hal yang tabu di Nusantara, seperti sendawa pada orang-orang ”Barat”. Maknanya, bangsa yang kian sesak kemunafikan ini sesungguhnya di bawah sadar memori kolektifnya membolehkan malah mengharuskan pelanggaran hal-hal tabu untuk menyelesaikan masalah seperti, antara lain, persetujuan Gus Dur untuk perayaan Imlek.

Sungguh agak kurang sedap dan kurang inspiratif mengenang Gus Dur hanya dalam hal ketokohannya di ranah pluralisme, demokrasi, dan pembaruan pemikiran Islam, tanpa mengenang keceplas-ceplosannya termasuk dalam melanggar tabu-tabu. Ibarat mengenang garam tanpa kita kenang asinnya.

Oleh SUJIWO TEJO Dalang
Sumber : Kompas.com

Mengenang Gus Dur sebagai orang asing akan bisa lebih dipahami kalau diletakkan dalam kerangka pemikiran sosiolog Jerman, Georg Simmel. Dalam salah satu tulisannya, The Stranger, Simmel memberikan pengertian yang kompleks, khas, dan unik atas konsep orang asing.

Bagi Simmel, orang asing bukan sebuah tifikasi identitas (orang yang tidak dikenali asal-usulnya), melainkan suatu tifikasi relasi tertentu seseorang dalam suatu komunitas. Tipe relasi yang dimaksud adalah relasi interseksi yang dibangun atas dasar kedekatan (nearness), tetapi sekaligus berjarak (remoteness).

Dalam relasi interseksi, orang asing menjadi bagian dari komunitas, tetapi tidak sepenuhnya menjadi bagian dari komunitas tersebut karena ia tetap mampu mengambil jarak dengannya. Orang asing adalah orang yang berada di dalam sekaligus di luar komunitas.

Gus Dur tepat disebut sebagai orang asing karena selama ini Gus Dur mengembangkan relasi interseksi tersebut tidak saja di dalam komunitas NU, tetapi juga dengan kekuasaan dan berbagai komunitas lain yang lebih luas.

Kritik pedas

Terlahir sebagai cucu pendiri NU, KH Hasyim Asy’ari; dididik secara kultural di dalam tradisi NU, memulai dan memantapkan karier politik di NU merupakan bukti bahwa Gus Dur adalah elemen penting dan tak terpisahkan dari komunitas NU. Namun, pada saat yang sama, tidak jarang sikap Gus Dur berseberangan dengan tokoh-tokoh penting lainnya di NU dan secara terbuka kerap melancarkan kritik pedas terhadap beberapa kiai nahdliyin, seolah-olah ia tidak sedang menjadi bagian dari NU.

Begitu pula relasi Gus Dur dengan kekuasaan. Pada era Orde Baru, Gus Dur kerap mengkritik kebijakan pemerintahan Soeharto, tetapi—pada saat yang sama—”mengambil” dan menerima Pancasila, yang menjadi kebijakan politik resmi Orde Baru itu, sebagai asas NU.

Hal ini berlanjut saat Gus Dur sendiri berada dalam pusat kekuasaan, yaitu sebagai presiden ke-4 RI. Saat itu Gus Dur secara sinikal menyebut para anggota DPR ibarat murid taman kanak-kanak. Padahal, DPR saat itu diisi oleh banyak anggota yang berasal dari partai koalisi yang justru mendukung dan memilihnya sebagai presiden. Dengan sikapnya itu, Gus Dur dianggap tidak konsisten, mencla-mencle, dan berkhianat pada ikatan koalisi besar partai politik yang mendukungnya. Klimaksnya, Gus Dur pun dilengserkan dari kekuasaan oleh orang-orang yang dulu pernah mendukungnya.

Kendati begitu, dari situ kita bisa memetik pelajaran. Pertama, dengan relasi interseksi sejatinya Gus Dur berupaya untuk tetap (ber)independen terhadap segala bentuk ikatan, sekalipun itu ikatan dengan komunitas paling primordial baginya: NU, ataupun kekuasaan yang sesungguhnya bisa sangat menguntungkan dirinya. Kedua, Gus Dur berusaha mene- rapkan suatu perspektif sosial yang lebih obyektif dalam memandang individu, kelompok, atau institusi.

Obyektivitas

Persis dijelaskan Simmel bahwa orang asing adalah orang dengan pandangan yang obyektif. Obyektivitas orang asing adalah suatu pandangan yang hanya mungkin diperoleh dalam suatu relasi interseksi, yaitu kedekatan dan keberjarakan. Ini berbeda dengan obyektivitas kaum ilmiah positivistik yang hanya memandang sesuatu dengan mengambil jarak dari obyek.

Pembelaan Gus Dur terhadap kelompok minoritas, seperti umat Konghucu dan Ahmadiyah, misalnya, bisa dipahami dalam kerangka obyektivitas orang asing ini. Gus Dur membela keberadaan mereka atas dasar pandangan obyektif dengan meneropong keberadaan mereka tidak hanya dari kejauhan, tetapi juga dari dekat. Dengan cara ini, Gus Dur mampu memahami cara hidup dan berkeyakinan mereka secara adil dan apa adanya. Maka, dengan cara pandang ini, tidak heran jika kemudian Gus Dur bisa diterima dan dikagumi oleh banyak orang dari berbagai kelompok dan golongan.

Terhadap lawan-lawan politiknya sekalipun, Gus Dur taat menerapkan pandangan obyektif semacam ini dan sangat piawai menjalin relasi interseksi dengan mereka. Dengan demikian, di mata Gus Dur, secara obyektif keberadaan lawan politik adalah sekaligus kawan politik. Sungguh ini sebuah estetika politik yang mungkin tidak mudah dilakukan tokoh politik lainnya.

Oleh: Wildan Pramudya Aktif di LP3ES
Sumber: Kompas.com

Ada tradisi di (kerajaan) Barat, kalau ada seorang raja wafat, maka segera diumumkan: ”The King is dead, Long live the King”— ”Raja telah mangkat, hidup Raja”. Jadi, tidak ada ”vakum kekuasaan”. Begitu pula malam itu di Ciganjur: ”Gus Dur telah wafat, hidup Gus Dur”. Artinya, semua pelayat dengan sedih menerima bahwa Gus Dur telah wafat, tetapi semua pelayat mengakui pula bahwa ”roh” Gus Dur masih hidup.

Kenyataan ini diterima oleh semua yang hadir, juga oleh hampir seluruh rakyat Indonesia. Roh itu berupa ajaran dan keyakinan Gus Dur, terutama yang berupa pengakuan bahwa pluralisme dan multikulturalisme bangsa Indonesia adalah ajaran yang harus dihayati dan dilaksanakan oleh kita semua.

Bangsa Indonesia sebenarnya sudah mengetahui wawasan pluralisme dan multikulturalisme ini. Wawasan ini telah ada sejak diciptakannya semboyan Bhinneka Tunggal Ika oleh Empu Tantular, kemudian peneguhan pemuda di Nusantara yang mengikrarkan Sumpah Pemuda pada tahun 1928, serta dicantumkannya semboyan Bhinneka Tunggal Ika di simbol Garuda Pancasila yang dipasang di semua kantor resmi ataupun logo ofisial kenegaraan lainnya.

Mengapa tidak

Gus Dur dengan tegas, tanpa ragu, dan serta merta mengakomodasi desakan dan keresahan daerah dan memberikan tempat yang layak dalam nation building Indonesia. Kalau pergolakan di Aceh itu disebabkan karena kebutuhan ditampungnya di dalam berlakunya syariah Islam, mengapa tak diberikan saja. Begitu saja kok repot.

Begitu pula kalau etnis Tionghoa akan merasa tidak dipinggirkan dengan pengakuan perayaan Imlek, pengakuan agama Konghucu, diperbolehkannya bahasa Tionghoa dengan aksara-aksara kanji serta barongsai, mengapa tidak! Dan untuk itu Gus Dur mengaku bahwa dirinya juga sebenarnya keturunan marga Tan. Semua jadi bahagia. Juga Irian Jaya menjadi Papua, ini memuaskan batin orang-orang Papua disertai bendera bintang kejora boleh dikibarkan sebab, kata beliau, PSSI pun punya benderanya sendiri: gitu saja kok dipersoalkan.

Dalam hubungan antaragama/kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, banyak sikap tegas yang ditunjukkan oleh Gus Dur. Soal ini sudah banyak dikemukakan oleh tokoh-tokoh agama non-Islam. Sebagai Ketua Nahdlatul Ulama dan tokoh Islam yang besar, beliau tanpa tedeng aling-aling berani mengoreksi berbagai sikap/tindakan primordialistik keagamaan Islam. Gus Dur, misalnya, mengatakan bahwa tokoh Katolik, seperti Benny Moerdani, setidaknya harus bisa dibicarakan sebagai calon presiden RI, dan dengan entengnya beliau menambahkan, toh dia tidak akan dapat terpilih.

Dr Andre Feiliard, sarjana Perancis, yang disertasinya tentang Nahdlatul Ulama, menyatakan, betapa karisma dan ketegasan Gus Dur yang telah dapat dengan segera mencegah dan menghentikan kekerasan/perusakan-perusakan yang bermotif agama yang terjadi di Jawa Timur pada waktu itu. Ini sungguh kepemimpinan yang patut dikagumi.

Dengan demikian, kini yang penting dan sangat dibutuhkan oleh bangsa Indonesia dalam situasi seperti sekarang ini adalah seorang pemimpin yang bersedia membawa ”roh” Gus Dur itu secara tegas, konsekuen dan berani, seperti halnya Gus Dur semasa hidupnya. Pada saat sekarang ini bangsa Indonesia sangat mendambakan pemimpin seperti itu. Gus Dur, R.I.P.

Oleh: HARRY TJAN SILALAHI Peneliti Senior Centre for Strategic and International Studies
Sumber: Kompas.com

Bagaimana proses ini terbentuk? Melalui sejarah lisan yang disampaikan secara bersambung dari orang-orang di sekitarnya, Muslim Abdurrachman menceritakan pengalamannya bersama Abdurrahman Wahid mengikuti Kongres Himpunan Indonesia untuk Pengembangan Ilmu-Ilmu Sosial bertema Manusia dalam pembangunan, di Palembang pada 1984. Pada Jumat siang Gus Dur bersama dengan beberapa orang peserta termasuk Muslim mencari masjid tempat salat Jumat. Letaknya cukup jauh dari tempat seminar, karena itu mereka terlambat. Ketika mereka datang, ibadah itu sudah selesai. Karena itu, Gus Dur mengajak jalan-jalan saja di pasar di dekat itu. Ketika kembali ke tempat seminar, seorang bertanya kepada Muslim, “Sembahyangnya di mana?” Muslim menjawab, “Saya ikut Gus Dur saja.” Orang itu tidak melanjutkan pertanyaannya, dalam pikiran penanya tentu Muslim menjadi makmum, sedangkan Gus Dur menjadi imam dan khatib salat itu. Ternyata mereka cuma jalan-jalan di pasar.

Fachry Ali mengisahkan ketika ia mengambil master di Monash University, Australia, Gus Dur datang bertamu dan menginap di apartemennya di Melbourne. Pada malam hari, istri Fachry bangun untuk membuat susu bagi bayinya. Saat itu televisi masih menyala, padahal semua orang sudah tidur termasuk Gus Dur yang sedang mengorok. Ia bergerak mematikan, namun tiba-tiba terdengar suara Gus Dur, jangan dimatikan, karena filmnya sedang seru. Luar biasa, sambil tidur masih bisa menonton televisi.

Ia dipersepsikan oleh pengikut dan pendukungnya sebagai wali atau manusia setengah dewa. Dalam posisi itu, jelas rasa kemanusiaannya tinggi sekali, lebih dari rata-rata anggota masyarakat pada umumnya. Gus Dur membuka paradigma baru dengan menerobos tembok-tembok pemikiran lama. Ia membuka ruang dialog di antara (umat) agama. Ia ingin setiap orang diperlakukan setara dalam hukum, tanpa membeda-bedakan warna kulit, etnik, agama/ideologinya. Gus Dur menghargai mereka sebagai sesama manusia dan sesama warga negara.

Ia membubarkan Bakorstranas, lembaga ekstra yudisial penerus Kopkamtib yang memiliki kewenangan luas untuk menindas. Ia juga menghapuskan litsus (penelitian khusus) yang selama ini digunakan untuk ‘menakuti’ pegawai negeri agar tidak bersikap kritis. Gus Dur membuka cakrawala masyarakat agar lebih toleran terhadap ajaran atau paham politik mana pun. Ini ditunjukkannya dengan usulan mencabut Tap MPRS No XXV/1966 yang menyangkut pembubaran PKI (Partai Komunis Indonesia) dan pelarangan penyebaran ajaran Marxisme, Komunisme, dan Leninisme. Tap MPRS itu ternyata selama Orde Baru telah menjadi sandaran dari berbagai peraturan perundangan yang diskriminatif. Penduduk usia di atas 60 tahun di DKI memperoleh KTP seumur hidup. Kebijakan itu diambil agar tidak merepotkan warga lanjut usia. Tetapi bagi mereka yang tersangkut peristiwa G-30-S, ketentuan itu belum berlaku.

Gus Dur ingin membangun Indonesia baru yang damai tanpa prasangka dan bebas dari kebencian. Untuk itu, masa lalu yang kejam, kelam, serta tidak toleran harus diputus. Partisipasi masyarakat mesti dibangun, yang lemah tidak ditinggalkan. Dengan kesetiakawanan yang luas dan menyeluruh itu kita baru bisa membangun Indonesia yang kuat. Untuk itu Gus Dur tidak keberatan untuk meminta maaf kepada korban 1965 yang diserang oleh Banser NU. Meskipun Gus Dur mengatakan bahwa ia juga memiliki kerabat yang terbunuh dalam peristiwa Madiun 1948. Namun, balas dendam itu tidak ada gunanya dilanjutkan. Kita tidak akan mampu mewujudkan rekonsiliasi tanpa menghilangkan stigma atau kecurigaan terhadap suatu kelompok.

Gus Dur juga menghilangkan diskriminasi terhadap etnik Tionghoa dengan Instruksi Presiden (Inpres) No 6/2000 yang dikeluarkan tanggal 17 Januari 2000 untuk mencabut Inpres 14/1967 tentang agama, kepercayaan, dan adat istiadat China. Pada masa Orde Baru, orang takut bersembahyang di kelenteng atau melakukan acara budaya Tionghoa lainnya. Namun sejak masa pemerintahan Gus Dur, tahun baru Imlek dijadikan libur fakultatif.

Saya teringat pada malam kesenian yang diadakan Perhimpunan Inti (Indonesia-Tionghoa) pada 17 Agustus 2004 di Graha Sarbini, Jakarta. Atraksi kesenian ditampilkan untuk memeriahkan ulang tahun kemerdekaan. Ketika acara dimulai, muncul Salahuddin Wahid yang waktu itu menjadi calon presiden (berpasangan dengan Wiranto), disusul Hasyim Muzadi yang juga merupakan calon presiden (berduet dengan Megawati). Pertunjukan berlangsung terus. Namun ketika Gus Dur masuk ruangan bersama istrinya, seluruh hadirin yang mayoritas etnik Tionghoa itu tanpa dikomando langsung berdiri dari tempat duduk untuk menyampaikan rasa hormat mereka. Sebelumnya, 10 Maret 2004, Abdurrahman Wahid diberi gelar ‘Bapak Tionghoa’ di kelenteng Tay Kak Sie Semarang.

Terlepas dari beberapa kekurangannya–karena pada komunitas dewa tidak ada pemerintahan, maka Gus Dur agak lemah dalam manajemen (pemerintahan) –banyak sekali jasanya bagi bangsa ini. Peraturan bagi etnik Tionghoa sudah mengalami kemajuan yang pesat. Yang belum tercapai barangkali adalah gagasannya tentang Indonesia– “negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia–menjadi mediator perdamaian antara Israel dan Palestina. Sebagai tokoh Islam di tanah Jawa, menurut hemat saya Gus Dur adalah wali kesebelas setelah Syekh Siti Jenar.

oleh : Asvi Warman Adam Ahli Peneliti Utama LIPI
Sumber Media Indonesia 5 Januari 2010

Gus Dur seorang pluralis. Gebrakannya yang terkenal: menjadikan Konghucu agama resmi negara. Gus Dur juga mencabut Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1967 yang melarang kegiatan warga Tionghoa dan menetapkan Imlek sebagai hari libur nasional (fakultatif).

Komitmen Gus Dur memperjuangkan pluralisme melewati ujian yang tak mudah. Tahun 1995-1997 terjadi kerusuhan etnoreligius di Jawa Timur dan Jawa Barat, daerah basis Nahdlatul Ulama (NU). Ratusan gereja dan beberapa toko milik orang Tionghoa dibakar dan dihancurkan. Tujuannya, mendiskreditkan Gus Dur bahwa visi Islam toleran yang diusungnya gagal. Merespons kekerasan itu (1997- 1998), Gus Dur menciptakan jejaring aktivis muda NU mencegah teror lebih lanjut dengan mengorganisasikan patroli keamanan di gereja dan toko Tionghoa.

Ketika para pakar seperti John Rawls melihat kemajemukan sebatas fakta, Gus Dur memahaminya sebagai keharusan. Bagi Gus Dur, keberagaman adalah rahmat yang telah digariskan Allah. Menolak kemajemukan sama halnya mengingkari pemberian Ilahi. Perbedaan merupakan kodrat manusia. Gus Dur cenderung memandang perbedaan dalam perspektif, meminjam istilah Wolfgang Huber, ethic of dignity daripada ethic of interest. Ethic of dignity melihat perbedaan sebagai pemberian. Ethic of interest memandangnya sebatas pilihan.

Dalam bidang keagamaan, pluralisme normatif mengharuskan Gus Dur menolak pluralisme indifferent, paham relativisme yang menganggap semua agama sama. Pola pikir yang mengarah pada sinkretisme agama ini tidak menghargai keunikan beragama. Hans Kung menyebutnya pluralisme ”murahan” tanpa diferensiasi dan tanpa identitas. Gus Dur menghargai pluralisme nonindifferent yang mengakui dan menghormati keberagaman agama. Pola pikir ini menentang pereduksian nilai-nilai luhur agama, apalagi meleburkan satu agama dengan agama lainnya.

Karena perbedaan adalah rahmat, Gus Dur optimistis keberagaman akan membawa kemaslahatan bangsa, bukan memecah bangsa. Dalam wawancara untuk penyusunan disertasi penulis di Boston College, Gus Dur menandaskan perlunya tiga nilai universal—kebebasan, keadilan, dan musyawarah—untuk menghadirkan pluralisme sebagai agen pemaslahatan bangsa.

Kebebasan dan keadilan

Kebebasan menjadi prasyarat hadirnya pluralisme. Gus Dur mendambakan terciptanya ”komunitas merdeka” dalam masyarakat etno-religius Indonesia yang heterogen. Dalam komunitas merdeka, hak hidup entitas kemajemukan bukan hanya dilindungi dari intervensi kekuatan eksternal, tetapi juga kesempatan mengekspresikan identitasnya di ruang publik.

Dalam bidang keagamaan, Gus Dur meyakini Pancasila menjamin kebebasan beragama bukan hanya sebatas memeluk agama, tetapi juga mencakup peran ”etika kemasyarakatan” agama di ruang publik (Prisma Pemikiran Gus Dur, 213-4). Di sinilah letak signifikansi sila pertama Pancasila. Sekadar kebebasan memeluk agama, sila kedua, ketiga, dan seterusnya sudah cukup menjamin. Keunikan sila pertama: mendorong agama-agama menjalankan peran etika kemasyarakatan di ruang publik.

Perjuangan Gus Dur yang tak mengenal lelah membela hak minoritas menunjukkan kepekaannya terhadap rasa keadilan. Keberpihakan kepada yang lemah dan miskin adalah kewajiban moral menegakkan keadilan dalam dunia yang tak adil. Demi mewujudkan keadilan, Gus Dur menentang dikotomi mayoritas-minoritas.

Wacana mayoritas-minoritas yang bersifat hierarkis dan oposi- sional bukan hanya mengancam keadilan, tetapi juga mengarah pada disintegrasi bangsa. Itu sebabnya bagi Gus Dur, sekalipun Islam agama mayoritas, Islam sebagai etika kemasyarakatan tidak boleh menjadi sistem nilai dominan di Indonesia, apalagi menjadi ideologi alternatif bagi Pancasila. Fungsi Islam seperti juga agama lain, sebatas sistem nilai pelengkap bagi komunitas sosiokultural dan politis Indonesia.

Musyawarah

Bagi Gus Dur, musyawarah menuntut kesadaran interdependensi dan sikap partisipasi. Itu berarti hidup bersama bukan lagi semata-mata secara sosial dan praktis, tetapi harus secara ”teologis”. Artinya, penerimaan satu sama lain harus dengan sepenuh hati. Perbedaan diterima sebagai sesuatu yang baik secara intrinsik. Toleransi bukan lagi sekadar menerima keberagaman, tetapi bagaimana supaya keberagaman membawa manfaat.

Sepeninggal Gus Dur, upaya melestarikan pluralisme merupakan penghargaan terbesar baginya, jauh lebih besar daripada penganugerahan pahlawan nasional yang sedang diusulkan banyak pihak.

Oleh : Benyamin F Intan Direktur Eksekutif Reformed Center for Religion & Society
Sumber : Kompas.com

Ghazi Musthapa Kemal Atatürk

Salah satu warisan Atatürk adalah prinsip ”negara sekuler”. Prinsip ini dikenalkannya ketika ia membentuk Republik Turki yang sekuler dan pro-Barat pada tahun 1923, setelah runtuhnya Kekhalifahan Utsmaniyah (Ottoman). Prinsip dasar ”negara sekuler” adalah pemisahan antara agama dan negara.

Agama diakui, tapi harus dipisahkan dari negara agar tidak dimanipulasi untuk kepentingan politik. Demikian sebaliknya, untuk menghindarkan terjadinya manipulasi politik untuk kepentingan agama.

Yang lebih mendapat tekanan dalam prinsip ”negara sekuler” ini adalah dunia, pembangunan dunia. Tetapi, sama sekali tidak mengabaikan agama. Ini sangat berbeda dengan sekularisme. Sekularisme hanya mementingkan dunia (saeculum) yang transendental tak ada, tak mendapat tempat.

Ketika mengintrodusir prinsip ”negara sekuler”, yang pertama dilakukan Atatürk adalah membubarkan pengadilan agama pada tahun 1924. Kaum wanita diberikan hak-hak yang lebih memadai, alfabet Barat diperkenalkan untuk menggantikan yang tradisional, dan berbagai perangkat budaya Barat, seperti cara berpakaian, dikampanyekan secara besar-besaran.

Kalau Turki punya Atatürk, India mempunyai Mohandas Kramchand Gandhi (1869-1948) yang juga disebut Mahatma atau Jiwa yang Agung. Gandhi adalah pionir gerakan tanpa kekerasan dan bapak bangsa India yang oleh majalah mingguan Asiaweek terbitan hari ini, 3 Desember 1999, dinobatkan sebagai ”Tokoh Asia Abad Ke-20” kategori kepemimpinan moral dan spiritual.

Suaranya lembut, agak kecil, akan tetapi setiap kata yang diucapkan penuh kejernihan arti. Dengarkanlah apa yang ia katakan pada hari Kamis, 15 Agustus 1947, malam ketika hari pembebasan itu datang di India, negerinya.

”Berkumpullah bersama semua manusia dari semua agama, suku, dan ras India di bawah satu panji, dan pompakan semangat solidaritas dan persatuan untuk mengusir eksklusivisme kelompok dan sentimen-sentimen yang picik dan sempit.”

Tubuhnya kurus dengan pakaian kain putih tenunan kasar yang sering adalah hasil pintalan benangnya sendiri. Kakinya tidak beralas sepatu bagus, tetapi cukup sandal.

Gandhi adalah sebuah nama yang tertanam dalam hati dan pikiran pejuang-pejuang kemerdekaan berbagai bangsa yang terjajah selama sebelum Perang Dunia II pecah.

Ada dua mantra peninggalan Gandhi yang bisa menjadi pegangan para pemimpin di mana pun, yang menekankan perjuangan tanpa kekerasan. Kedua mantra itu adalah ahimsa dan satyagraha. Ahimsa adalah falsafah pantang kekerasan yang dia kembangkan, dan satyagraha adalah aksi perjuangan yang tidak memakai kekuasaan.

Dan, kita di Indonesia, baru saja kehilangan seorang tokoh yang tidak kalah besarnya dibanding kedua tokoh di atas. Dialah Abdurrahman Wahid (Gus Dur). Gus Dur, tokoh antikekerasan; pejuang demokrasi; bapak pluralisme; pembela orang-orang terpinggirkan yang tidak punya suara; pembela dan pelindung kaum minoritas, baik itu suku, etnis, maupun agama; tidak pernah lepas tangan, lepas tanggung jawab, dan berani menghadapi setiap persoalan, serta tidak suka mencari kambing hitam.

Kita semua sudah tahu, Gus Dur merupakan seorang tokoh yang sudah lama memperjuangkan tegaknya demokrasi di Indonesia, dan bahkan di dunia internasional. Selama Orde Baru ia dengan tegar dan kritis selalu membela kepentingan bangsa secara keseluruhan di atas kepentingan diri dan kelompoknya. Hal itu terlihat dengan jelas, di antaranya melalui pembelaannya yang tidak kenal kompromi terhadap kelompok-kelompok minoritas dan orang-orang yang tertindas meskipun untuk itu dia harus menerima hujatan dari kelompok mayoritas, atau bahkan dari kelompoknya sendiri.

Satu hal yang pantas dicatat, Gus Dur adalah tokoh yang tidak haus akan kekuasaan. Ketika kekuasaan jatuh ke tangannya, ia gunakan sebaik mungkin untuk kepentingan rakyat, masyarakat banyak. Dan, ketika kekuasaan harus dilepaskan, ia lepaskan tanpa berat hati, rela, legowo.

Kekuasaan bukan segala-galanya. Bagi Gus Dur, kekuasaan seperti dirumuskan Thomas Aquinas, adalah fungsional demi kesejahteraan masing-masing orang, bonum commune communitatis, kesejahteraan umum masyarakat.

Kini, orang merasakan, setelah Gus Dur tidak ada, seperti ada sesuatu yang ”bolong”, yang hilang, yang selama ini sudah menjadi bagian dari bangsa dan negeri ini. Tetapi, warisan Gus Dur, antara lain tentang pluralisme, tidak haus akan kekuasaan, menghormati manusia lain, kiranya tidak akan hilang.

Kemal Atatürk, Gandhi, dan Gus Dur meninggalkan warisan yang sangat bernilai kepada bangsanya masing-masing.

Sumber: Kompas.com

Para kiai yang sebagian sudah sepuh itu tengah membahas penggunaan kitab standar mazhab di pondok pesantren. Mereka ingin agar ponpes tidak hanya mengajarkan kitab kuning ulama mazhab Imam Syafii.

Meski santai, para ulama itu dengan tegas menumpahkan argumentasi dan pikirannya. Masih banyak ponpes mengalami kejumudan (mandek) yang diduga karena hanya mengenal kitab bermazhab Imam Syafii dari empat mazhab yang diakui NU. Bahkan, sebagian ulama masih memakai cara bermazhab mengikuti pendapat (qauli) ulama Syafiiyah semata.

Sebagian ulama menolak mengenalkan kitab dari luar Imam Syafii di pesantrennya. Sebagian ulama berpandangan, dalam beberapa hal ketiga imam mazhab yang lain, Maliki, Hanbali, dan Hanafi, lebih rasional dibandingkan dengan Imam Syafii.

Itulah gambaran bagaimana Ketua Umum PBNU KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur) merombak pola pikir elite NU hingga seperti sekarang. Saat itu perkumpulan pesantren NU atau Rabithah Ma’ahidil Islami (RMI) dipimpin KH Abdul Wahid Zaini (Probolinggo) sering menggelar pertemuan untuk membedah kitab.

Musyawarah nasional RMI di Pesantren Bungah, Gresik, 1990, menjadi tonggak bagi NU untuk mulai meninggalkan mazhab qauli ke manhaji. Artinya, saat itu muncul kesepakatan tidak tertulis menganut mazhab dengan hanya mengambil pendapat para ulama terlebih dahulu (mazhab qauli), khususnya Imam Syafii, saatnya dievaluasi. Para ulama NU, dimotori KH Sahal dan KH Ali Yafie, mengenalkan mazhab manhaji.

Kesepakatan itu menjadi ketetapan NU pada Munas Alim Ulama NU di Lampung tahun 1992. Memang, hal ini luput dari perhatian orang yang lebih terfokus pada pertentangan antara Gus Dur dan KH Ali Yafie, yang lalu mundur dari PBNU.

Justru saat itu adalah salah satu tonggak perubahan pemikiran NU yang diperkenalkan Gus Dur. Dengan mengubah cara bermazhab, berarti NU membuka diri bagi munculnya perbedaan pandangan karena tak lagi harus mengikuti pendapat ulama mazhab.

Tak hanya itu, Gur Dur juga mengenalkan masalah aktual bagi elite NU dengan cara pandang agama. Di sinilah keberhasilan Gus Dur memadukan religiusitas agamawan dengan persoalan kebangsaan tanpa harus terlibat politik praktis.

Upaya mencapai hal ini tidak mulus, seperti terlihat dalam kasus penghentian bedah kitab yang biasa dilakukan RMI. Sebelum melakukan gerakan itu, Gus Dur nyaris setiap hari berdiskusi dengan ulama, baik bertemu langsung maupun melalui telepon. ”Di awal tahun 1990-an itu, hampir setiap hari Gus Dur menelepon kiai di daerah, baik untuk sekadar menyapa atau berdiskusi akan suatu masalah,” ujar Arifin Junaidi, orang dekat Gus Dur yang sempat menjadi Sekretaris Dewan Syura Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

Ketika Gus Dur mulai secara terang-terangan melakukan pembelaan terhadap kelompok minoritas, hanya sebagian kecil ulama yang tak sepakat dengan langkahnya. Sebagian besar ulama memahami pola pikir Gus Dur sehingga mereka tidak mengambil langkah oposisi.

Dari sisi ajaran, NU menganut paham yang tasamuh (toleran), tawasuth (moderat), dan tawazun (hati-hati) dalam menyikapi setiap masalah. Sikap ini terus ditanamkan Gus Dur sampai akhir hayatnya. Ulama menambahkan sikap i’tidal (adil).

(Mohammad Bakir)
Sumber: Kompas.com