Dinasti Mataram
Jika diamati, ada kaitan erat antara perkembangan historis Ummat Islam dengan dunia perpolitikan Indonesia. Sejak keruntuhan Majapahit dan dimulainya kekuasaan Mataram, hingga saat ini, kasusnya sama saja. Kerajaan-kerajaan tersebut memiliki inti kekuasaan Jawa. Mereka mencoba merangkui Islam sebagai bagian dari Jawa, tapi dengan syarat, kebudayaan Islam yang murni harus diblokade sedemikian rupa sampai batas tertentu. Boleh salat, puasa dan seterusnya. Bila mengganggu kekuasaan jawa, Islam akan dihapus.

Pada zaman Mataram, sebagai misal, Islam tidak dilawan secara frontal. Namun justru dijadikan bagian dari kekuasan dinastik dengan kondisi kebudayaan Islam yang mandeg. Meskipun da’wah dewasa itu cukup berkembang, tapi sejarah tak bisa melupakan tragedi pembunuhan terhadap para ulama dan kiai pada zaman Amangkurat II.

Saat ini keadaannya tidak banyak berbeda. Meski formatnya lain, substansinya tetap sama. Artinya, secara politis, ideologis dan kultural, terdapat usaha-usaha yang ingin menghentikan pertumbuhan Islam. Bahkan ada kelompok yang bersikeras: Islam harus mandul di bumi Indonesia.

Islam dalam sejarah Indonesia, selalu dipakai pemberontak untuk merebut kekuasaan. Bila pemberontakan telah berhasil, maka Islam ditekan. Pada giliran berikutnya, Islam kembali dipakai pemberontak baru untuk merebut kekuasaan baru. Bila pemberontak yang ini berkuasa, maka Islam kembali ditekan dan dicampakkan. Demikian seterusnya, daur pemberontakan menjadi arus sejarah yang tidak bisa dihindarkan.

Penjelasan tersebut sesungguhnya diperlukan untuk memberikan latar belakang bagi pertumbuhan Islam yang begitu pesat saat ini. Fenomena da’wah di kampus atau gerak jilbabisasi, sesungguhnya tidak dikehendaki oleh gelombang kekuasaan”. namun mengapa .semua itu justru berkembang? Alasannya-sederhana. Justru ketika sekelompok manusia merasa ditekan, merasa menjadi pinggiran dan merasa akan musnah, maka tumbuh dan berkembanglah sebentuk kesadaran untuk mempertahankan eksistensinya .

Dewa Pemikiran
Selama ini, arena da’wah disemaraki dengan tema-tema pembaharuan atau pertumbuhan pemikiran Islam. Artinya, ada usaha mempelajari Qur’an dan Sunnah kembali. Hal ini sesungguhnya merupakan sesuatu yang khas dalam sistem politik, ekonomi dan kebudayaan yang menganut garis kanan, seperti Indonesia. Dalam rumusan politik internasional, pada keadaan seperti sekarang akan tampil dua alternatif: gerakan kiri atau gerakan Islam militan. Bila di negeri Syi’ah bisa berkembang, maka radikalisme agama akan bangkit dengan mudahnya. Gerakan kiri dalam waktu 5-10 tahun belakangan ini, juga tumbuh pesat, waIau tidak memilki kekuatan yang pasti.

Keadaan seperti sekarang sebagian dari mekanisme sosial, kultur politik dan kekuatan ekonomi menghendaki jawaban atas berbagai pertanyaan yang timbul. Apa yang sebenarnya terjadi? Kemudian; apa yang harus diperbuat? Ada kelompok yang mencoba mencari jawaban Marxis. Tapi kita mencari jawaban dari Islam. Kita pelajari kembali Islam sebagai filsafat, tata nilai dan sistem kehidupan. Kita buka kembali Qur’an dan Sunnah untuk merumuskan keadaan.

Buku-buku tentang Islam terbit secara membludak. 0leh karena, begitu banyaknya buku-buku yang dipelajari, kita menjadi pintar mendadak. Namun, sebenarnya kita “bodoh”. Dalam arti, kita mengenali informasi tentang realitas Islam yang beraneka ragam melalui kata-kata dan pernyataan-pernyataan verbal. Padahal, akan berbeda, jika kita melihat dan memahami realitas itu melalui pengalaman nyata. Umpamanya, kita mengenal kemiskinan struktural atau kemiskinan kultural. Kita begitu fasih berbicara tentang problema kemiskinan dalam berbagai seminar dan diskusi, tetapi, kita sama sekali tidak tahu apa-apa tentang siapa itu orang miskin dan bagaimana persisnya keadaan mereka. Dalam situasi seperti itu, Islam kehilangan keramatnya sebagai pembebas kaum dhu’afa.

Ummat Islam Indonesia makin hari makin disibukkan oleh pembahasan pemikiran Islam yang kadang-kadang terlalu “Tinggi” tapi kadang-kadang juga terlalu “Sepele”. Dalam konteks tersebut, kita perlu memegang suatu prinsip. Dalam Figh aturan keagamaan yang formal kita perlu panutan yang luas, Namun dalam Syari’at – aturan yang luas meliputi ibadah muamalah, termasuk “Dak’wah sosial”, “puasa sosial”,puasa struktur” dan seterusnya kita tidak perlu mencari “dewa pemikiran “. Artinya kita tidak perlu menggabungkan diri dalam satu panutan.

Kita harus bersikap kritis terhadap diri kita, kakak-kakak kita dan bapak-bapak kita. Terhadap Gus Dur, Cak Nur, atau Cak Menteri Agama, kita tak boleh kehilangan sikap kritis. Kita harus kritis terhadap mereka, para pakar yang terlalu yakin menjamin kebenaran yang hendak kita can. Sikap kritis itu berguna. Agar kita sungguh-sungguh menjadi pemimpin bagi kita sendiri. Agar kita tidak terperangkap dalam perkara yang kita sendiri tidak mengerti ujung pangkalnya. Dengan demikian, kita tidak taqlid kepada orang yang tidak pantas untuk ditaqlidi.

Berhitung Secara Politis
Dalam gerakan da’wah, terdapat dua dimensi. Yakni, dimensi intelektual dan dimensi politis-stategis. Kedua dimensi tersebut perlu dibedakan. Selama ini, kita terlalu mengkonsentrasikan diri pada dimensi intelektual. Kita terlalu sering terpaku untuk menanggapi pertanyaan-pertanyaan yang dianggap politis-strategis dalam rangka intelektual. Misalnya, pertanyaan bahwa di dalam Islam tidak ada konsep kenegaraan. Mengapa hanya “negara Islam” saja yang ditolak, sedang “negara nasional” tidak? Secara intelektual itu tidak obyektif.

Da’wah di kampus perlu dirumuskan secara jelas. Apakah akan digunakan untuk mencari kebenaran obyektif dalam rangka ilmu atau mencari kebenaran sejarah dalam kerangka politis. Dalam hal ini, kita bisa terjebak. Karena sesungguhnya kita tidak hanya melakukan studi-studi Islam yang steril, namun juga sedang melakukan perjalanan proses gerakan sejarah, sebuah gerakan kebudayaan baru, kebudayaan agama namanya.

Gerakan tersebut juga dapat disebut gerakan sosial, karena merupakan mekanisme baru dalam dinamika sosial. Juga dapat dikategorikan gerakan politis, karena pertumbuIan gerakan kebudayaan baru. Maaf, kita tidak sedang nendiskusikan da’wah dalam kerangka politik praktis. Biar bagaimanapun, tetap saja diperlukan untuk memperhatikan dimensi-dimensi politik dalam aktivitas da’wah, termasuk dalam lembaga da’wah kampus. Gerakan da’wah di kampus tidak dapat dihentikan jika kita sendiri mengetahui dosis yang tepat untuk memfungsikannya.

Dalam rangka menemukan dan memahami seberapa dosis yang tepat itu, kita perlu memperhatikan blokade-blokade yang menghadang. Blokade tersebut mungkin tidak hanya berasal dari lapisan kekuasaan yang ada namun justru dari struktur di dalam kepemimpinan ummat Islam.

Dalam “organisasi ummat” yakni suatu bayangan tentang bangunan masyarakat Islam di Indonesia terdapat lapis massa, lapis elit, dan lapis di antara keduanya. Pelapisan memiliki varian-variannya sendiri.
Orang-orang muda di kampus termasuk lapis tengah yang masih magnetis terhadap ummat dan sekaligus juga bergaul dengan elit di atas, sesungguhnya kebangkitan Islam yang sedang berlangsung, tercermin dalam lapis bawah dan menengah. Bukan lapisan atas. Sedangkan gairah ummat untuk mempelajari Islam kembali adalah suatu hal vang tidak dapat diabaikan begitu saja. Sementara, mahasiswa yang belum terikat secara sosial-ekonomi, atau politis, masih memiliki kebebasan untuk berbuat dan berkehendak. Namun bila sudah bekerja, menikah, dan mapan dalam struktur kekuasaan, maka para mahasiswa itu akan berbenturan dengan idealis yang digembar-gemborkannya.

Khalayak mahasiswa yang sedang bergerak naik ke atas akan terbagi menjadi tiga kelompok. Pertama, kelompok yang over dosis atau dosis tinggi, yakni mereka yang akan segera berbenturan dengan struktur atas sehingga akan diamankan atau dilenyapkan. Kedua, kelompok yang menguap dalam arti tidak menjadi apa-apa, mujahid bukan dajjal pun bukan. Ketiga, kelompok yang kompromistis yang akan mengingkari segala sesuatu yang telah digembar-gemborkannya di masjid kampus. Akan masuk kemanakah kita nanti?

Tema Pemikiran Yang Aneh
Para mahasiswa diijinkan untuk berbicara tentang tema-tema Islam struktural seperti ekonomi Islam, politik Islam dan sebagainya. Namun ketika pemikiran tersebut dibawa ke lapis atas, situasi jadi macet. Karena lapis elit telah terikat pada struktur dan menjadi bagian dari sistem yang mapan. Keadaan macam ini mungkin akan terulang; apabila mahasiswa nanti menjadi bagian dari lapis atas atau partner kekuasaan yang ada. Pemikiran Islamnya akan tersaring menuju tema-tema tertentu yang tidak penting dengan keadaan ummat, seperti tema-tema : “sekularisasi, Laailaaha ullaha”, “assalamu’alaikum” dan lain-lain. Tema-tema tersebut mungkin relevan jika dipaksakan. Tapi, jelas tidak urgen skala prioritasnya jadi aneh.
Saya terus terang khawatir, jangan-jangan apa yang sedang hangat diperdebatkan saat ini benar-benar tidak bisa dimengerti oleh ummat. Memang ada pakar yang dengan sombong berkata, bahwa dia sedang bicara di kalangan akademis. Namun, siapa yang bisa menghilangkan eksistensi ummat. Hal semacam ini mungkin disebabkan, karena lapis atas atau elit muslim Indonesia secara relatif telah menjadi bagian dari kekuasaan yang besar.

Sesungguhnya mahasiswa dapat menjadi penjelajah untuk menghubungkan lapis atas dengan lapis bawah. Mahasiswa diharapkan mampu mengisi kekosongan dengan menjelaskan maksud kelompok elit kepada ummat. Dan pada saat yang sama menyampaikan aspirasi umat kepada lapis atas. Jika saling pengertian dan pemahaman telah terjalin, maka kita akan mampu mendorong ummat ke arah tujuan yang dikehendaki bersama.(selesai)

Surabaya, 28 Januari 1988
Ceramah di Forum Silaturahmi Lembaga Da’wah Kampus se-Jawa. Di masjid Universitas Airlangga Surabaya.
(Emha Ainun Nadjib/ “Nasionalisme Muhammad” – Islam Menyongsong Masa Depan / Sipress / 1995 / PadhangmBulanNetDok)

Menurut asal katanya Pluralisme berasal dari bahasa inggris, pluralism. Apabila merujuk dari wikipedia bahasa inggris, maka definisi [eng]pluralism adalah : “In the social sciences, pluralism is a framework of interaction in which groups show sufficient respect and tolerance of each other, that they fruitfully coexist and interact without conflict or assimilation.” Atau dalam bahasa Indonesia : “Suatu kerangka interaksi yg mana setiap kelompok menampilkan rasa hormat dan toleran satu sama lain, berinteraksi tanpa konflik atau asimilasi (pembauran / pembiasan).”

Polemik

Saat ini pluralisme menjadi polemik di Indonesia karena perbedaan mendasar antara pluralisme dengan pengertian awalnya yaitu pluralism sehingga memiliki arti :

• pluralisme diliputi semangat religius, bukan hanya sosial kultural
• pluralisme digunakan sebagai alasan pencampuran antar ajaran agama
• pluralisme digunakan sebagai alasan untuk merubah ajaran suatu agama agar sesuai dengan ajaran agama lain

Jika melihat kepada ide dan konteks konotasi yang berkembang, jelas bahwa pluralisme di indonesia tidaklah sama dengan pluralism sebagaimana pengertian dalam bahasa Inggris. Dan tidaklah aneh jika kondisi ini memancing timbulnya reaksi dari berbagai pihak.

Pertentangan yang terjadi semakin membingungkan karena munculnya kerancuan bahasa. Sebagaimana seorang mengucapkan pluralism dalam arti non asimilasi akan bingung jika bertemu dengan kata pluralisme dalam arti asimilasi. Sudah semestinya muncul pelurusan pendapat agar tidak timbul kerancuan.

Catatan

Belakangan, muncul fatwa dari MUI yang melarang pluralisme sebagai respons atas pemahaman yang tidak semestinya itu. Dalam fatwa tersebut, MUI menggunakan sebutan “pluralisme agama” (sebagai obyek persoalan yang ditanggapi) dalam arti “suatu paham yang mengajarkan bahwa semua agama adalah sama dan karenanya kebenaran setiap agama adalah relative; oleh sebab itu, setiap pemeluk agama tidak boleh mengkalim bahwa hanya agamanya saja yang benar sedangkan agama yang lain salah. Pluralisme juga mengajarkan bahwa semua pemeluk agama akan masuk dan hidup dan berdampingan di surga”. Kalau pengertian pluralisme agama semacam itu, maka paham tersebut difatwakan MUI sebagai bertentangan dengan ajaran agama Islam.

Bagi mereka yang mendefinisikan pluralism – non asimilasi, hal ini di-salah-paham-i sebagai pelarangan terhadap pemahaman mereka, dan dianggap sebagai suatu kemunduran kehidupan berbangsa. Keseragaman memang bukan suatu pilihan yang baik bagi masyarakat yang terdiri atas berbagai suku, bermacam ras, agama dan sebagainya. Sementara di sisi lain bagi penganut definisi pluralisme – asimilasi, pelarangan ini berarti pukulan bagi ide yang mereka kembangkan. Ide mereka untuk mencampurkan ajaran yang berbeda menjadi tertahan perkembangannya.

Kristalisasi polemik

Dengan tingkat pendidikan yang kurang baik, sudah bukan rahasia lagi bahwa kebanyakan penduduk indonesia kurang kritis dalam menangani suatu informasi. Sebuah kata yang masih rancu pun menjadi polemik karena belum adanya kemauan untuk mengkaji lebih dalam. Emosi dan perasaan tersinggung seringkali melapisi aroma debat antar tiga pihak yaitu :

1. penganut pluralisme dalam arti asimilasi
2. penganut pluralism dalam arti non asimilasi
3. penganut anti-pluralisme (yang sebenarnya setuju dengan pluralism dalam arti non-asimilasi)

Sumber : Wikipedia

Dari sudut pandangan agama, pemerintahan Indonesia adalah sah. Pandangan ini didasarkan pada dua dalil. Yaitu: pertama, presiden Indonesia dipilih langsung oleh rakyat. Menurut Ibnu Katsir dalam Al-Bidayah wan Nihayah (2001:204), sistem pemilihan langsung oleh rakyat sama dengan pengangkatan Sayyidina Ali karamullah wajhah untuk menduduki jabatan Khalifah.

Kedua, presiden terpilih Indonesia dilantik oleh MPR, sebuah gabungan dua lembaga tinggi, DPR dan DPD yang dapat disepadankan dengan ahlu a-halli wa al-‘aqdi dalam konsep al-Mawardi dalam Al-Ahkam as-Sulthoniyah.

Keabsahan pemerintahan Indonesia bukan hanya dapat dilihat dari sudut sistem pemilihan dan mekanisme pelantikan presiden saja, namun juga bisa dilihat dari terpenuhinya maqashidu al-syari’ah (tujuan syar’i) dari imamah (pemerintahan) Indonesia, dalam rangka menjaga kesejahteraan dan kemashlahatan umum. Terkait dengan ini, Imam al-Ghazali mengungkapkan dalam Al-Iqtishad fil ‘Itiqad (1988:147), menyatakan, “Dengan demikian tidak bisa dipungkiri kewajiban mengangkat seorang pemimpin (presiden) karena mempunyai manfaat dan menjauhkan mudharat di dunia ini”.

Dalam konteks ini, pemerintahan Indonesia telah memenuhi tujuan syar’i di atas dengan adanya institusi pemerintahan, kepolisiaan, pengadilan dan lain sebagainya. Alhasil, menurut Ahlussunnah wal Jama’ah, pemerintahan Indonesia adalah pemerintah yang sah. Siapa pun tidak bisa mengingkarinya.

Karena itu, mengkonversi sistem pemerintahan dengan sistem apa pun, termasuk sistem khilafah sentral dengan memusatkan kepemimpinan umat Islam di dunia pada satu pemimpin, adalah tidak diperlukan. Apalagi jika konversi sistem itu akan menimbulkan mudharat yang lebih besar. Seperti timbulnya chaos dalam bidang sosial, politik, ekonomi dan keamanan. Lantaran, timbulnya kevakuman pemerintahan atau pemerintah yang tidak mendapatkan dukungan rakyat luas, sehingga membuka peluang perang saudara antar anak bangsa. (Imam al-Ghazali Al-Iqtishad Fil ‘Itiqad, 1988:148)

Terlebih, mendirikan khilafah mendunia terbantahkan oleh dalil-dalil berikut ini: Pertama, khilafah mendunia tidak memiliki akar dalil syar’i yang qath’i. Adapun yang wajib dalam pandangan agama, adalah adanya pemerintahan yang menjaga kesejahteraan dan kemashlatan dunia. Terlepas dari apa dan bagaimana sistem pemerintahannya. Karena itu, kita melihat para ulama di berbagai negara di belahan dunia memperbolehkan, bahkan tak jarang yang ikut terlibat langsung dalam proses membidani pemerintahan di negaranya masing-masing. Beberapa contoh kasus dari sistem pemerintah di jaman klasik, antara lain: Daulah Mamalik di Mesir, Daulah Mungol di India, Daulah Hafshiyyah di Tunis, dan lain sebagainya.

Kedua, persoalan imamah dalam pandangan Ahlussunnah wal Jama’ah bukanlah bagian dari masalah aqidah, melainkan termasuk persoalan siyayah syar’iyyah atau fiqih mu’amalah. Karena itu, kita boleh berbeda pendapat dalam soal sistem pemerintahan, sesuai dengan kondisi zaman dan masyarakatnya masing-masing dalam mempertimbangkan mashlahah dan mafsadah dari sistem yang dianutnya tersebut.

Ketiga, membentuk pemerintahan agama di suatu daerah, akan membunuh agama itu sendiri di daerah lain. Menegakkan Islam di suatu daerah di Indonesia, sama halnya dengan membunuh Islam di daerah-daerah lain seperti di Irian Jaya, di Flores, di Bali dan lain sebagainya. Daerah basis non Islam akan menuntut hal yang sama dalam proses penegakkan agamanya masing-masing. Bentuk negara nasional adalah wujud kearifan para pemimpin agama di Indonesia, tidak ingin terjebak pada institusionalisasi agama, sebagai tuntutan dari otonomi daerah.

Keempat, masyarakat masih belum siap benar untuk melaksanakan syari’at Islam secara penuh, terutama untuk menerapkan hukum pidana Islam. Seperti bagi pezinah dirajam, pencuri dipotong tangan, sanksi bagi yang tidak melaksanakan sholat dan zakat, dan seterusnya. Penerapan syari’ah Islam secara penuh tanpa mempertimbangkan kesiapan umat Islam akan menyebabkan banyak umat Islam yang tidak mengakui sebagai seorang muslim karena takut terhadap sanksi hukum tersebut. Jumlah 90 persen umat Islam akan mengalami penurunan secara drastis. Sehingga penerapan itu justru merugikan umat Islam sendiri.

Kelima, sulitnya mencari tolok ukur apakah yang dilakukan oleh seorang khalifah itu merupakan suatu langkah politik atau sekedar pelampiasan ambisi kekuasaan, atau itu memang benar-benar melaksanakan perintah Allah ketika terjadi kekerasan dari khalifah yang berkuasa terhadap para ulama sebagaimana dialami oleh imam madzhab yang empat: Imam Maliki, Imam Abu Hanifah, Imam Syafi’i, Imam Ahmad bin Hanbal dan para pengikut mereka. Sejarah mencatat tidak sedikit dari para ulama yang mendapat perlakuan zalim, diborgol, dipenjara, dan dianiaya, sementara khalifah dalam menjalankan hukuman tersebut melakukannya atas nama agama. Jika demikian yang terjadi maka sudah pasti ulama nahdliyyin akan memenuhi penjara-penjara di seluruh wilayah Indonesia.

Keenam, jika memang disepakati ide formalisasi syari’ah, maka teori syari’ah manakah yang akan diterapkan.Apakah model Wahabi di Saudi Arabia yang memberangus ajaran-ajaran sebagaimana diamalkan oleh kaum nahdliyyin seperti tawassul, tahlil, talqin, dan lain sebagainya atau sistem Syi’ah yang telah membunuh ratusan ulama dan umat Islam, menghancurkan masjid-masjid Ahlus Sunnah sebagaimana yang terjadi di teluk Persi, di bagian wilayah Timur Tengah, atau belahan lain di dunia ini, dan pemerintah yang berkuasa melakukan semua itu, lagi-lagi, atas nama agama. Jika itu yang terjadi, niscaya warga Nahdliyyin akan akan menjadi korban dari pemerintah yang berbeda aqidah tersebut.

Dalil-dalil di atas kian meyakinkan bahwa cita-cita untuk mendirikan khilafah islamiyah akan membawa konsekuensi tersendiri bukan hanya menyangkut tampilan wajah Indonesia tetapi juga kondisi masyarakat yang akan diwarnai oleh konflik dan disistensi dari elemen bangsa yang lain.

Dengan mempertimbangkan pendapat dari Imam al-Ghazali dan al-Baidlawi maka mengkonversi sistem pemerintahan yang ada tidak diperbolehkan menurut syara’, mengingat besarnya ongkos sosial, politik, ekonomi, dan keamanan yang harus ditanggung oleh pemerintah dan masyarakat. Dalam pandangan ahlusunnah wal jama’ah menghindari mudharat lebih utama dari pada menerapkan kebaikan. Karena itu, menghindari mudharat yang besar lebih kita utamakan dari pada mendapat sedikit kemaslahatan. Sebaliknya, tidak mendapatkan sedikit kebaikan untuk menghindari mudharat yang lebih besar merupakan sebuah bentuk kebaikan yang besar.

Jadi, sistem pemerintahan di dalam pandangan agama bukan sistem untuk sistem melainkan sistem untuk umat. Sehingga sistem apapun yang dianut oleh umat di dalam memenuhi tujuan syar’i dari pemerintahan tidak boleh menimbulkan kerusakan yang mengancam keselamatan jiwa dan harta umat. Sebab sejatinya menurut Imam al-Ghazali, pemerintahan itu didirikan untuk menata umat, agar kehidupan agama dan dunianya aman sentosa dari ancaman dari dalam maupun dari luar (Al-Iqtishad Fil ‘Itiqad, 1988:147).

Senada dengan Imam al-Ghazali di atas, al-Baidlawi juga berpandangan bahwa esensi dari pemerintahan adalah menolak kerusakan dan kerusakan itu tidak dapat ditolak kecuali dengan pemerintahan tersebut. Yaitu sebuah pemerintahan yang menganjurkan ketaatan, mencegah kemaksiatan, melindungi kaum mustad’afin, mewujudkan kesejahteraan dan keadilan bagi semua. Esensi dari pemerintahan itu menurutnya adalah keharusan profetik dan intelektual dalam menjaga kedamaian dan mencegah kerusakan dunia (Lihat misalnya dalam Al-Baidlawi, Thawali’ al-Anwar wa Mathali’ al-Andlar, 1998: 348).

KH. MA Sahal Mahfudz menyatakan sikap NU pada saat khutbah iftitah Munas Alim Ulama dan Konbes NU di Sukolilo Surabaya, 28 Juli 2006: ”NU juga sejak awal mengusung ajaran Islam tanpa melalui jalan formalistik, lebih-lebih dengan cara membenturkannya dengan realitas secara formal, tetapi dengan cara lentur. NU berkeyakinan bahwa syari’at Islam dapat diimplementasikan tanpa harus menunggu atau melalui institusi formal. NU lebih mengidealkan substansi nilai-nilai syari’ah terimplementasi di dalam masyarakat ketimbang mengidealisasikan institusi. Kehadiran institusi formal bukan suatu jaminan untuk terwujudnya nilai-nilai syari’ah di dalam masyarakat”.

Dalam kaitan ini, sikap NU jelas, keinginan untuk mengkonversi sistem pemerintahan, tidak memiliki akar syara’, malahan bertentangan dengan serangkaian hasil ijtihad para ulama NU yang dirumuskan di berbagai institusi pengambilan keputusan dan kebijakan tertinggi organisasi. Bagi NU, Pancasila, UUD 1945 dan NKRI adalah upaya final umat Islam Indonesia dalam mendirikan negara dan membentuk pemerintahan.

KH Muhyidin Abdusshomad
Penulis buku “Fikih Tradisionalis”, Ketua PCNU Jember

Sebelum pilpres, mengikuti perkembangan pilpres di Iran, banyak di antara kita yang ketir-ketir. Apalagi, dinamika kampanye para kandidat dan tim-tim sukses mereka begitu luar biasa. “Kampanye putih“, “kampanye abu-abu“, hingga “kampanye hitam” keluar semua dari sana-sini.

Namun, alhamdulillah, pilpres kita kemarin berlangsung aman dan lancar. Rakyat yang berdatangan ke TPS-TPS terlihat begitu santai dan guyub. Setelah mencontreng, mereka melanjutkan kegiatan masing-masing seperti biasa.

Setelah itu, mereka secara sendiri-sendiri atau beramai-ramai nonton hasil pencontrengan mereka di quick count. Bahkan, banyak yang nonton bareng sesama pencontreng yang berbeda pilihan. Mereka tertawa-tawa, kadang-kadang saling ledek laiknya sesaudara. Lihatlah, betapa dewasanya mereka.

Kalau harus ada yang diacungi jempol dalam pesta demokrasi ini, tidak diragukan lagi yang pertama-tama berhak kita acungi jempol adalah mereka: rakyat Indonesia.

Rakyat Indonesia, rupanya, benar-benar belajar dan menyerap pelajaran dengan baik. Dengan berkali-kali pemilu dan pilkada, mereka semakin terbiasa dengan pengamalan demokrasi. Sudah dua kali pilpres, mereka menunjukkan kedewasaannya. Bahkan, jika dibandingkan dengan para pemimpin dan tokoh politik di atas yang sok demokratis, tampaknya, mereka lebih dewasa.

Mungkin mereka -rakyat Indonesia itu- belajar juga dari kompetisi sepak bola dunia yang begitu enak ditonton. Para pemain begitu serius dan sungguh-sungguh dalam bertanding; masing-masing berusaha dengan segenap daya untuk mengalahkan lawan. Para penonton juga tidak kalah dahsyat di dalam menyemangati jago masing-masing. Namun, begitu peluit panjang ditiup, para pemain bersalaman dan berangkulan dengan lawan; bahkan saling bertukar kaus. Mungkin yang tidak kunjung menyerap pelajaran seperti ini-ironisnya- justru insan-insan persepakbolaan kita sendiri.

***

Seperti juga saat selesai pertandingan antara dua kesebelasan dunia, orang-orang -sering kali bersama-sama antara para pendukung kesebelasan yang berbeda- dengan santai melakukan evaluasi. Mengapa ini menang, mengapa itu sampai kebobolan.

Dalam pilpres kali ini, yang menarik mereka bicarakan adalah dua calon incumbent:SBY dan JK. Dari sejak mencalonkan diri hingga menjelang pencontrengan, JK tak henti-hentinya diberitakan berkibar di mana-mana. Tokoh-tokoh pengusaha, intelektual, dan kiai -bahkan ada yang secara kelembagaan- beramai-ramai mendukung dan ikut mengampanyekannya. Tapi, mengapa perolehannya -menurut quick count- cuma sekian? Tentu tidak lucu jika kita menyalahkan quick count.

Beberapa pengamat pun melemparkan pendapat. Ada yang berpendapat, waktu JK terlalu mepet untuk memperkenalkan diri sebagai capres. Ada yang mengatakan bahwa gaya JK yang ditampilkan terlalu cepat; mestinya untuk tahun 2019. Ada pula yang menyalahkan partainya: Golkar.

Tak tertinggal, tentu banyak juga yang mempertanyakan, kenapa begitu banyak kiai -bahkan ada yang membawa lembaganya, pesantren atau NU- yang terang-terangan dan dengan tegas mendukung JK, namun hasilnya seperti tidak ada?

Dalam hal ini, umat rupanya juga benar-benar belajar dan menyerap pelajaran terutama dari para pemimpin mereka itu sendiri. Selama ini mereka diajari untuk mencintai ilmu agama dan amal; konsentrasi ke urusan akhirat; tidak menggandrungi dunia, pangkat, dan kekuasaan; tidak membawa-bawa NU atau pesantren ke ranah politik praktis.

Di lain pihak, mereka juga mengamati sepak terjang para kiai panutan mereka itu. Nah, mereka pun kemudian mendapatkan “ilmu” dan berpikir positif: sepanjang berkaitan dengan ilmu agama, amal, dan urusan akhirat; mereka akan ikut dan sam’an watha’atan kepada para kiai panutan mereka itu. Tapi, kalau soal dunia, pangkat, kekuasaan, dan politik praktis, mereka akan “ijtihad” sendiri.

Bahkan, tidak sedikit yang sengaja seperti “melawan” ketidaksesuaian ajaran panutan mereka dengan perilakunya, lalu memilih asal bukan pilihan panutannya itu. Maka terbukti; baik dalam pilkada, pileg, maupun pilpres; kebanyakan calon yang didukung para kiai -apalagi yang membawa institusi- selalu kalah.

Di ranah ini, dalam hal pengumpulan suara, para kiai seperti tidak mempunyai pengaruh apa-apa. JK orang pertama yang terkejut dengan hasil yang begitu jomplang antara perkiraan sebelum pemilu dan hasil sesudahnya. Sebelumnya, sudah ada yang terkejut seperti itu, termasuk para cagub dan cabup.

***

Demikianlah; rakyat dan umat sudah benar-benar belajar dan mengamalkan “ilmu titen“, tapi rupanya tidak demikian halnya dengan kebanyakan para tokoh pemimpin mereka. Para kiai yang ikut sibuk ngurusi politik praktis ternyata tidak kunjung pandai dalam hal satu ini. (Tampaknya, sulit benar mereka memahami “khidaa“ dalam “alharb“). Meski sudah sering berhubungan dengan umara dan politikus, tetap saja mereka tidak kunjung mengenal tipologi umara. Demikian pula sebaliknya, banyak umara dan politikus yang tidak kunjung mengenal  tipologi kiai dan peta pengaruhnya.

Ya, rakyat Indonesialah yang cepat belajar. Karena itu, mereka tampak kian dewasa dan arif di hadapan demokrasi. Semoga para pemimpinnya segera belajar dari kedewasaan dan kearifan rakyat mereka. Mudah-mudahan yang menang tetap rendah hati dan berpikir: kemenangan adalah amanah dan bukan anugerah; selalu mengingat janji-janjinya saat kampanye. Sedangkan yang kalah tetap berjiwa besar laiknya pemimpin bangsa sejati dan berpikir: kekalahan adalah anugerah dan bukan musibah; mengabdi kepada Indonesia tidak harus menjadi presiden atau wakil presiden.

Akhirnya, Indonesia dan rakyat Indonesia akan memetik manfaatnya. Semoga. (*)

KH Ahmad Mustofa Bisri

TEMPO Interaktif, Yogyakarta: Hingar bingar politik di Indonesia, banyak politikus yang membawa-bawa agama sebagai bemper kiprah politik mereka. Terutama Islam.  “Sekarang ini musim politik, semua dipolitisir, Islam masuk politik tetapi berpolitiknya kurang pede (percaya diri), kalau mau berpolitik pakailah ilmu politik, jangan bawa-bawa Tuhan ke politik,” kata Gus Mus, panggilan akrab K.H. Ahamd Mustofa Bisri usai menerima gelar Doctor Honoris Causa dari Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, Sabtu (30/5).

Menurut dia, umat islam merupakan mayoritas bangsa Indonesia, sehingga umat Islamlah yang paling bertanggungjawab terhadap baik-buruknya Indonesia. Yang membuat Indonesia baik atau buruk , menurut dia, tergantung seberapa jauh pemahaman dan penghayatan mereka terhadap keindahan Islam. Islam yang indah bisa menjaga dan mengembalikan keindahan Indonesia.

Ia menambahkan,  akhir-akhir ini keindahan islam justru bukan hanya tidak tampak. Tetapi dalam banyak hal menampakkan kebalikannya. Keindahan Islam hanya tampak dalam sila-sila Pancasila tanpa mewujud dalam kehidupan.

“Sila Ketuhanan Yang Maha Esa misalnya, yang seharusnya mampu memerdekakan manusia, tidak mampu lagi membuat manusia melepaskan diri dari belenggu perbudakan materi dan kepentingan diri sendiri. Sehingga, sila-sila pada Pancasila yang lain otomatis tidak bermakna,” kata dia dalam pidato nya.

Gus Mus pun mempertanyakan pandangan umat Islam tentang makna agama, terutama yang berkaitan dengan Tuhan. Jangan-jangan, kata dia,  rutinitas keberagamaan umum tanpa disadari telah bergeser pada salah kaprah dalam perilaku keberagamaan. “Agama itu menjadi wasilah (perantara, kendaraan) atau menjadi ghoyah (tujuan),” tanya Gus Mus.

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta menganugerahkan gelar Doctor Honoris Causa kepada KH Ahmad Mustofa Bisri, seorang budayawan dan Kiai asal Rembang, Jawa Tengah. Penganugerahan tersebut atas kiprah dia dalam bidang kebudayaan Islam.

“Dia sangat pantas untuk mendapatkan anugerah Doctor Honoris Causa, ia memiliki pemikiran, kepribadian dan kehidupan yang sama dengan visi UIN,” kata Amin Abdullah, Rektor UIN Sunan Kalijaga, Sabtu (30/5).

Kesamaan tersebut, kata Amin, terletak pada pemikiran bagaimana membuat ajaran agama Islam memiliki peran yang signifikan dalam kehidupan umat. Gus Mus, panggilan akrab Ahmad Mustofa Bisri, berusaha “membumikan” Islam dengan pendekatan budaya. Sehingga nilai-nilai Islam merasuk dan membudaya dalam perilaku masyarakat.

Penganugerahan juga dihadiri oleh para budayawan sepert Emha Ainun Nadjib, D Zawawi Imron, M Sobari dan tokoh seperti M Syafii Maarif, Dien Syamsuddin, M Mahfud MD.

“Gus Mus merupakan sosok yang dapat menerima konsep occidental dan sekaligus tradisional oriental,” kata Amin.

Penganugerahan Doctor Honoris Causa oleh UIN Sunan Kalijaga ini tegolong langka setelah lebih 30 tahun yang lalu saat masih menjadi IAIN (Institut Agama Islam Negeri) memberikan gelar tersebut kepada Mufti Syria, Ahmad Badruddin Hasyim.

Usai penganugerahan, Gus Mus merasa sangat senang. Padahal sebelum penganugerahan, pada awalnya ia sempat menolak penganugerahan tersebut, namun setelah panitia menjelaskan penganugerahan tidak hanya karena pribadi Gus Mus, namun juga pada ajaran-ajaran Islam yang disampaikan oleh Gus Mus. Sehingga Gus Mus berkenan menerima anugerah tersebut.

“Ini pertama kali saya memakai toga, saat di Cairo pun tidak memakai toga,” kata Gus Mus dengan tersenyum. Menurut Gus Mus, orang Islam di Indonesia masih terjebak oleh Fiqih halal dan haram. Namun tidak memahami Islam itu sendiri.

“Islam di Indonesia lebih ke fiqih. Selalu dengar halal-haram, rokok haram, facebook haram. Islam itu tidak hanya halal-haram saja, tapi bagaimana Islam bisa memberi ketenteraman kehidupan manusia,” kata Gus Mus

Ketua PP Muhammadiyah, Prof Dien Syamsuddin menyatakan pemberian gelar Doktor Honoris Causa kepada Gus mus sangat tepat. Apalagi selama ini, pengasuh Pondok Pesantren Taman Pelajar Rembang itu banyak memberi warna kebudayaan Islam di tanah air. Untuk konteks kebudayaan di Indonesia, pemikiran-pemikiran, karya dan kiprah Gus Mus sangat nyata dalam mengembangkan warna Islam yang disebut Islam budaya.

“Gus Mus memberi konteks nuansa budaya Islam, meski Islam tidak bisa direduksi atau banyak mendapat embel-embel. Pentingnya penonjolan Islam sebagai manifestasi kultural jadi kenyataan, ada bukti empiris dalam kehidupan masyarakat Indonesia,” kata Dien.

Yang jadi pertanyaan pribadi penulis, apakah sebetulya PKS hanya memikirkan kekuasaan, untung-untungan  atau kepentingan golongan dalam tampuk pemerintahan nantinya? atau bagaimana?

Sebagai orang yang tidak tahu akan politik, penulis sangat bingung dengan keputusan-keputusan yang diambil oleh partai politik. Sepertinya hanya tawar-menawar kekuasaan dan kepentingan, tanpa memikirkan kepentingan rakyat.

Contoh kecil saja, SATPOL PP yang bertugas untuk menertibkan pedagang liar sampai penggusuran. Apakah di kemudian hari orang-orang yang digusur mendapatkan perlindungan dan keamanan? Bagaimana nasip mereka kemudian? Ini adalah pertanyaan yang selalu penulis pertanyakan. Kemudian dimana pemiminpin kita, apakah mereka melihat, mendengarkan bahkan  merasakannya? Kita anti kemiskinan atau anti orang-orang miskin?

Dalam situasi yang tidak menentu dan penuh dengan ketidak pastian. Penulis ingat pesan Ibn ‘Atho’illah dalam al-Hikam “Dunia itu selalu berubah dan Allah lah yang selalu memenuhi janjinya“. Kalau PARPOL Islam hanya mementingkan golongannya, atau PARPOL lain hanya mementingkan kekuasaan, kepada siapa kita menyandarkan kepercayaan?

Dan di sela-sela keputus-asaan, penulis yakin nasib kita,  negara kita, nasib Indonesia bukan ditentukan oleh pemimpin-pemimpin yang dholim. Dengan do’a para wali, aulia, hamba-hamba Allah yang ikhlas, kita berharap hidup kita, masyarakat kita terus di beri petunjuk dan kita ada di dalam jalan yang lurus.

Dalam ushul fiqih yang dirangkum dalam qoidah fiqih, ada kaidah yang berbungi “Maslahatul Ammah” atau “Kemaslahatan Umum”, tidak pandang bulu, apakah ia berbeda ras, suku, bangsa, negara, bahkan agama sekalipun. Terlebih kalau kita bicara masalah Negara yang mencakup semuanya, dalam hal ini pemegang kekuasaan adalah rakyat.

Penulis menghargai kalau seandainya ada beberapa golongan yang menginginkan negara ini menjadi negara Islam, karena inilah Demokrasi, mungkin mereka berpandangan bahwa mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam. Dan karena mengalami keputusasaan disebabkan prilaku dan tingkahlaku para elit politik atau pemerintahan, maka mereka perlu ditegakkan syareat Islam.

Tetapi Islam yang bagaimana? Islam menekankan “Rohmatal lil’alamin” Rohmah bagi keseluruhan, dalam hal ini penulis mengartikan alamin adalah selain Allah, pada intinya.andi kita tidak bisa berpandangan hanya pada satu golongan/kelompok saja. Kalau kita Membicaraan tentang negara, tentunya yang di pentingkandalah Rakyat. Apabila kita hanya mementingkan satu golongan dalam hal ini mungkin agama Islam, apa nantinya orang selain Islam akan di no 2 kan? nah kalau begini di mana letak keadilan dalam berbangsa dan bernegara, yang mengutamakan kepentingan Rakyat.

Mungkin kalau kita menengok negara Islam seperti Malaisia misalnya, wajar saja kalau mereka mendirikan negara Islam, karena mereka hanya satu suku/rupun, yakni Melayu. Seperti sebuah organisasi yang menjadikan Islam (Qur’an Hadits) sebagai dasar idiologi mereka, karena mereka mempunyai satu tujuan dan kepentingan yang sama, Sementara kalau di lihat secara geografis dan sosiologis, Indonesia merupakan negara kepulauan yang terdiri dari banyak suku bangsa.

“Dar’ul mafasyid muqoddamun ala jalbul masholih” mencagah perbuatan yang keji itu lebih diutamakan dari pada mengajak kepada kebaikan.
Qoidah inilah yang menjadai alasan juga untuk mempertimbangkan apakan negara ini akan di rubah menjadi negara Islam.
Jikalau seandanya negara ini di jadikan negara Islam, apakan akan menjamin kesatuan, kenyamanan, kedamaian di Indonesia ini, atau justru sebaiknya? Terjadi pertengkaran, bahkan perang saudara. Dan akhirnya akan menjadi negara-negara sendiri/terpecah belah. Nah perpecahan, pertikaian dan bahkan perang saudara inilah yang harus di hindari.

Menengok sejarah kebelakang Indonesia menjadi negara dengan penduduk Islam terbesar, adalah peran islam dalam penyebarannya dengan menggunakan metode sosial budaya/kultural dan ekonomi/perdagangan. Dan rasa saling menghargai dan menghormati antara umat yang lain. hal inilah yang menjadikan Islam dapat diterima di masyarakat dengan senang hati.
Seperti Sunan Kali Jaga dengan tembang Ilir-ilirnya, dan dengan wayang kalimasada dan Sunan Kudus dengan pelarangan penyembelihan Sapi, karena Sapi dianggap sebagai binatang suci oleh masyarakat sekitar (hindu/budha) pada waktu itu. atau kalau meminjam istilah Ekonomi, para Sunan memasarkan agama sesuai dengan market/pasar waktu itu dengan di modifikasi, tentunya dengan cohtoh/mauidloh yang lebih baik.

“Tidak ada paksaan untuk agama ; sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat”(Q.S Al-Baqoroh 256).
nah disinilah letah penghargaan yang tinggi Alqur’an kepada kita semua. dimana telah jelas jalan yang benar yang terkandung dalam Al-Qur’an, dengan demikian “pilihan” dan pengetahuan adalah jalan yang baik untuk meyakini Kebenaran Islam. yang jadi pertanyaan adalah sudahkah dan mampukah kita menyampaikan Islam dengan jalan yang baik dan benar, sehingga dapat menjadi suri tauladan, atau dengan kebodohan dan arogansi kita dalam menyampaikannya, sehingga kita hanya mendapat cemoohan, hinaan dan fitnah,
dan bahan sebagai kambing hitam.

Sikap yang dicontohkan Rosulullah sebagai suri tauladan, dan penyempurnaan Akhlaq yang mulia, dan juga di contohkan pula oleh para Sunan di Indonesia ini sepertinya hanya menjadi legenda. dan ironisnya, metode ini sekarang ditiru oleh orang-orang barat. Sebagai contoh pelayanan makanan cepat saji Mc.D, memberikan layanan dan inovasi yang sesuai dengan kebudayaan yang diinginkan masyarakat alias sesuai dengan trend/market/pasar. Shell POM Bensin, memberikan pelayanan lebih, exp. dengan membersihkan kaca mobil customer. IBM, Intel, Nokia juga memberikan pelayanan yang begitu baik dan inovasi tiada henti. Bukankah itu metode yang di ajarkan oleh para Sunan kepada kita?

“Faidza Khuyyitum bi tahiyyatin fahayyu biahsana minha aurudduha”.
Jikalau engkau di beri salam/dipuji maka berilah pujian yang lebih baih (kepada yang memuji) atau paling tidak sama (kadar salam/pujiannya)
mungkin boleh saya artikan.
“jikalau product kamu di puji, maka tunjukkanlan bahwa produk kamu itu lebih baik dari pada pujiannya, atau palaing tidak sama”.
Bukan malah mengurangi takaran atau kulaitas dan kuantitasnya.

Karena rasa putus asa, dan dengan mengedepankan egoisme tanpa alasan, kemudian kita melarang orang-orang untuk membeli produk mereka. karena saking sibuknya melarang … kita tetap tertinggal di belakang dengan membawa egoisme dan kemarahan tanpa alasan dan penyelesaian.

Bukankan PR kita makin banyak untuk menunjukkan Islam agama yang menjadi panutan, mungkin kita perlu menyadari bahwa Islam tempatnya bukan hanya pada sisi IDEOLOGI saja, Tapi Segi Sosial/Budaya, Ekonomi dan profesionalitas yang perlu kita tingkatkan. Bukankah kita sadar bahwa perpolitikan hanya akan membawa kepada “Sakit Hati”. walaupun di satu sisi kita pun berusaha memberi untuk mencari perpolitikan/ideologi yang sehat.